Jakarta
Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi-Ahok,
diharapkan membawa perubahan dalam pembangunan Jakarta. Bukan hanya
permasalahan teknis saja yang akan dihadapi pasangan tersbeut dalam
membenahi window display Indonesia. Permasalahan non teknis pun mau
tidak mau harus dihadapi keduanya. Apakah itu?
"Pelayanan non teknis ini bukan terkait drainase misalnya, yang dapat menanggulangi banjir, tapi lebih kepada disiplin dan perilaku masyarakat," kata Planolog ITB, Dr Denny Zulkaidi, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/10/2012) malam.
Deny mengambil contoh perilaku masyarakat yang hidup di bantaran kali yang lebih memilih membuang sampah ke kali daripada membuang sampah di tempatnya. Perilaku tersebut yang dapat berakibat banjir di Ibu kota.
"Tapi tidak bisa semena-mena menerapkan larangan dan sanksi. Harus dibangun dari pendidikan dulu, membangun kesadaran. Kalau belum cukup harus represif menerapkan sanksi," jelasnya.
Pemerintah pun harus menyelaraskan penerapan pendidikan akan kesadaran disiplin di masyarakat dengan cara menyediakan tempat sampah, pemilah sampah, sampai dengan proses akhir sampah itu diangkut.
"Tempat sampah harus jelas, di mana masyarakat harus membuang sampah, siapa memilahnya. Siapkan dulu baru melarang," katanya.
Menurut Deny, permasalahan di Jakarta tidak akan pernah berubah dari massa ke massa. Banjir, kemacetan, dan kawasan kumuh tetap menjadi fokus pemerintah dalam penanganannya.
"Persolannya luas, solusinya tidak tunggal tapi palarel dilaksanakan. Dari dulu persolan itu-itu juga, banjir, kumuh, infrastruktur," ujar Deny.
Guna mempercepat pembangunan Jakarta, Deny mengimbau pemerintah tidak mengenyampingkan program pembangunan yang telah dirancang pemimpin sebelumnya. Deny mencontohkan program transportasi massal yang dilakukan Gubernur Sutiyoso dengan membangun Busway.
Pemimpin sebelumnya, baru menyinggung sistem ini dua tahun sebelum massa jabatannya habis. Sehingga program yang telah dicanangkan Sutiyoso hampir terbengkalai tidak dilanjutkan.
"Kalau Jokowi sudah klir ingin meneruskan, silakan teruskan," ujarnya.
"Pelayanan non teknis ini bukan terkait drainase misalnya, yang dapat menanggulangi banjir, tapi lebih kepada disiplin dan perilaku masyarakat," kata Planolog ITB, Dr Denny Zulkaidi, saat berbincang dengan detikcom, Selasa (23/10/2012) malam.
Deny mengambil contoh perilaku masyarakat yang hidup di bantaran kali yang lebih memilih membuang sampah ke kali daripada membuang sampah di tempatnya. Perilaku tersebut yang dapat berakibat banjir di Ibu kota.
"Tapi tidak bisa semena-mena menerapkan larangan dan sanksi. Harus dibangun dari pendidikan dulu, membangun kesadaran. Kalau belum cukup harus represif menerapkan sanksi," jelasnya.
Pemerintah pun harus menyelaraskan penerapan pendidikan akan kesadaran disiplin di masyarakat dengan cara menyediakan tempat sampah, pemilah sampah, sampai dengan proses akhir sampah itu diangkut.
"Tempat sampah harus jelas, di mana masyarakat harus membuang sampah, siapa memilahnya. Siapkan dulu baru melarang," katanya.
Menurut Deny, permasalahan di Jakarta tidak akan pernah berubah dari massa ke massa. Banjir, kemacetan, dan kawasan kumuh tetap menjadi fokus pemerintah dalam penanganannya.
"Persolannya luas, solusinya tidak tunggal tapi palarel dilaksanakan. Dari dulu persolan itu-itu juga, banjir, kumuh, infrastruktur," ujar Deny.
Guna mempercepat pembangunan Jakarta, Deny mengimbau pemerintah tidak mengenyampingkan program pembangunan yang telah dirancang pemimpin sebelumnya. Deny mencontohkan program transportasi massal yang dilakukan Gubernur Sutiyoso dengan membangun Busway.
Pemimpin sebelumnya, baru menyinggung sistem ini dua tahun sebelum massa jabatannya habis. Sehingga program yang telah dicanangkan Sutiyoso hampir terbengkalai tidak dilanjutkan.
"Kalau Jokowi sudah klir ingin meneruskan, silakan teruskan," ujarnya.
Artikel 
0 komentar:
Posting Komentar
Singgah Dong Ketikannya Disini